jika kita berbicara tentang perekonomian Indonesia, yang akan
terpikir di benak kita adalah tentang kondisi dan keadaan ekonomi di
Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan
menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk
Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan
kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah.
pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia.
yang pertama adalah kebijakan fiskal. kebijakan fiskal merupakan
kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN).
kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk. salah satu bentuk
kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. banyak orang melihat BLT
hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. sebenarnya di balik itu
ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat. dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya
beli masyarakat juga meningkat. dengan
demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. meningkatnya
permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya
akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.
contoh lain dari kebijakan fiskal adalah proyek-proyek yang diadakan
oleh pemerintah. katakanlah pemerintah mengadakan proyek membangun jalan
raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain
untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai
tenaga kerja. hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ
bertambah. dengan bertambahnya pendapatan mereka akan terjadi efek yang
sama dengan BLT tadi.
kebijakan fiskal juga dapat berupa kostumisasi APBN oleh pemerintah.
misalnya dengan deficit financing. defcit financing adalah anggaran
dengan menetapkan pengeluaran > penerimaan. deficit financing dapat
dilakukan dengan berbagai cara. dahulu pemerintahan Bung Karno pernah
menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank
Indonesia. yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper
inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. untuk
menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat. sayangnya,
rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada
pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar
negeri.
tidak hanya Indonesia, tetapi Amerika Serikat juga pernah menerapkan
deficit financing dengan mengadakan suatu proyek. proyek tersebut adalah
normalisasi sungan Mississipi dengan nama Tenesse Valley Project.
proyek ini dimaksudkan agar tidak terjadi banjir. proyek ini adalah
contoh proyek yang menerapkan prinsip padat karya. dengan adanya proyek
ini pengeluaran pemerintah memang bertambah, tetapi pendapatan
masyarakat juga naik. pada akhirnya hal ini akan mendorong kegiatan
ekonomi agar menjadi bergairah.
mari kita mengingat sedikit kejadian pada akhir tahun 1997 saat
terjadi krisis moneter di Indonesia. pada saat itu nasabah
berduyun-duyun mengambil uang di bank (fenomena bank rush) karena takut
bank tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengembalikan tabungan
mereka. untuk mengatasi masalah ini bank-bank umum diberi pinjaman dari
Bank Indonesia yang disebut Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI).
pada saat itu memang seluruh tabungan dijamin oleh pemerintah, maka
dari itu pemerintah juga harus mengambil tindakan saat terjadi fenomena
tadi.
seharusnya saat suatu perusahaan (termasuk bank umum) kekurangan
modal pemilik harus menambah modalnya pada perusahaan tersebut. ini
berlaku pada umum dan pemerintah. jika pemerintah kekurangan dana,
pemerintah bisa menambah dana dengan menjual saham yang dimiliki
pemerintah. perlu diingat, ada beberapa perusahaan yang sahamnya
dimiliki pemerintah.
kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter. kebijakan moneter
adalah kebijakan dengan sasaran mempengaruhi jumlah uang yang beredar.
jumlah uang yang beredar dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia. selain
dengan langsung menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar,
mengatur jumlah uang yang beredar juga bisa menggunakan BI Rate. BI rate
adalah instrumen dari pemerintah untuk acuan seberapa besar bunga
simpanan jangka pendek, misalnya Surat Berharga Indonesia. biasanya
bank-bank umum akan menaikkan atau menurunkan suku bunganya seiring
dengan naik atau turunnya BI Rate. maka dari itu, saat BI Rate
diturunkan, suku bunga kredit juga turun, sehingga biaya investasi ikut
turun. dari sini, diharapkan investasi meningkat.
(kapitalis banget…)
kebijakan moneter juga mengatur tentang giro wajib minimum, yaitu
jumlah simpanan bank umum di Bank Indonesia yang merupakan sebagian dari
titipan pihak ketiga. saat ini giro wajib minimum sebesar 8 % dari
titipan pihak ketiga.
kebijakan moneter juga berpengaruh dalam perdagangan internasional
dengan mengendalikan tarif ekspor impor. jika tarif impor naik, dorongan
untuk impor berkurang. jika tarif impor turun, dorongan untuk ipmpor
bertambah dan harga barang-barang impor menjadi lebih murah.
sedikit tambahan, sekitar 95 % kapas yang digunakan sebagai produksi
di Indonesia adalah hasil impor. dalam kasus ini industri katun sebagai
hasil olahan kapas dalam negeri akan turun jika tarif impor naik.
satu lagi kebijakan yang dimiliki pemerintah Indonesia adalah
kebijakan sektoral. kebijakan ini menitikberatkan pada satu dari
sembilan sektor perekonomian di Indonesia. misalnya, di sektor pertanian
pemerintah memberikan subsidi pupuk. subsidi ini diberikan agar harga
pupuk murah. dengan demikian pupuk akan terdorong untuk dipakai. contoh
lainnya adalah kebijakan di sektor industri. di sektor ini pemerintah
membuat kebijakan kawasan ekonomi khusus. kawasan ekonomi khusus adalah
kawasan yang khusus digunakan untuk pendirian industri. misalnya,
kawasan industri Cilacap. kawasan ini mempunyai hak khusus, misalnya di
Batam impor bahan mentah tidak terkena pajak, sehingga hal ini akan
mendorong produksi di sana.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment