STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN dan KEMISKINAN
STRUKTUR
PRODUKSI
Struktur produksi adalah logika proses produksi,
yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen
sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan
skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan
hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur
produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil
produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan
tersier.
Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :
Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang
cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih
banyak barang-barang industri
Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam
memproduksi barang-barang industri.
2. PENDAPATAN NASIONAL
Salah satu indikator terpenting dalam perekonomian suatu
negara yaituPendapatan Nasional.
Pendapatan Nasional yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah
tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi
dalam satu periode, biasanya selama satu tahun.
Pendekatan Nasional sering dipergunakan
sebagai indikator ekonomi dalam hal :
1. Menentukan laju tingkat pertumbuhan
perekonomian suatu Negara
2. Mengukur keberhasilan suatu Negara
dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya
3. Membandingkan tingkat kesejahteraan
masyarakat suatu Negara dengan Negara lainnya.
Konsep
Perhitungan
Berikut adalah beberapa konsep
pendapatan nasional :
Produk
Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross
Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang
dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik)
selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi
barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di
wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang
modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan
dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
Produk
Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross
National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa
yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun;
termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang
berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing
yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
Produk
Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National
Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal
(sering pula disebut replacement). Replacementpenggantian
barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses
produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat
menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
Pendapatan
Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net
National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa
yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat
diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang
bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak
hadiah, dll.
Pendapatan
Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal
Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam
masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.
Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer
payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan
yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari
sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan,
tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah,
dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus
dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha
kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di
dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan
perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja
dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga
kerja tersebut tidak lagi bekerja).
Pendapatan
yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable
Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang
dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi
investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal
income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct
tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain,
artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
Perhitungan
Pendapatan Nasional
Pendapatan Nasional dapat dihitung
dengan tiga pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan Pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan
(upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu
negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi
yang diberikan kepada perusahaan.
Y = r + w + i
+ p
2. Pendekatan Produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk
yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niagaselama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung
dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang
jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).
Y = [(Q1 x
P1) + (Q2 x P2) + (Qn x Pn) ......]
3. Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh
pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara
selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan
dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi
negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government),
pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor
dikurangi impor.
Y = C + I + G
+ (X-M)
Pendapatan
Nasioanal per kapita
Pendapatan per kapita (per capita
income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode
tertentu, yang biasanya satu tahun. Biasanya digunakan sebagai salah satu
indikator akhir dalam melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara.
Pendapatan per kapita ini diperoleh dengan membagi pendapatan nasioanal (GNP
atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara (Indonesia).
3. DISTRIBUSI PENDAPATAN
NASIONAL DAN KEMISKINAN
Disparitas Distribusi
Pendapatan dan Kemiskinan
Masalah besar yang dihadapi negara sedang
berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat
kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan
pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan
kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan
tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan
politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan
kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara
maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada
proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang
terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas
wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan,
semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan
tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil
dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit
mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini
bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi
permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai upaya yang telah dan sedang
dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada
dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan
dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang
berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta
lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini.
Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman
tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian
negara bersangkutan.
Perbedaan pendapatan timbul karena adanya
perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama
kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang
memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang
lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat
dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan”
hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan kemudian menyebar sehingga
menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses otomatis tersebut masih belum
mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat
dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Penetapan pajak
pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya
tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah,
asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut
apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi
prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda
pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses
redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan.
Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu
negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan.
Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan
kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak
merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan
pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi
pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang
berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.
DISTRIBUSI PENDAPATAN
Suatu ukuran yang singkat mengenai
derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara bisa diperoleh
dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna)
dengan kurve Lorenz dbandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar
dimana terdapat kurve Lorenz tersebut.
Dalam gambar 2, koefisien gini ditunjukkan oleh perbandingan antara daerah yang
diarsir A dengan luas segi tiga BCD. Koefisien gini diambil dari nama ahli
stastistik Italia yang bernama C. Gini yang menemukan rumus tersebut pada tahun
1912.
Koefisien gini ini merupakan ukuran
ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna)
sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Negara-negara yang mengalami ketidakmerataan
tinggi memiliki koefisien gini berkisar antara 0,50 – 0,70; ketidak merataan
menengah berkisar antara 0,36 – 0,49 dan yang mengalami ketidakmerataan rendah
berkisar antara 0,20 – 0,35.
Untuk Indonesia
secara keseluruhan memiliki koefiisen gini sebesar 0,30 – 0,40. Dengan demikian
kemerataan distribusi pendapatan semakin lama semakin membaik.
Distribusi Fungsional
Ukuran distribusi pendapatan lain, yang sering digunakan oleh para ekonom
adalah distribusi fungsional atau distribusi pangsa faktor produksi. Ukuran
distribusi ini berusaha untuk menjelaskan pangsa pendapatan nasional yang
diterima oleh masing-masing faktor produksi. Disamping memandang
individu-individu sebagai kesatuan yang terpisah, teori ukuran distribusi
pendapatan fungsional tersebut menyelidiki persentase yang diterima tenaga
kerja secara keseluruhan dibandingkan dengan persentase dari pendapatan
nasional yang terdiri dari : sewa, bunga,
dan laba.
· Gambar di bawah ini memberikan
gambaran yang sederhana dari teori distribusi fungsional
tradisional. Misal dalam perekonomian hanya ada 2
faktor produksi yaitu modal yang merupakan faktor produksi tetap dan
tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi variabel.
·
Berdasarkan asumsi pasar persaingan, permintaan akan tenaga kerja ditentukan
oleh Marginal Productnya (VMPL) sama dengan tingkat upah riil.
Tetapi, sesuai dengan prinsip marginal produk yang manurun, permintaan akan
tenaga kerja ini akan merupakan suatu fungsi yang menurun dari jumlah tenaga
kerja yang diperkejakan.
· Kurve
permintaan akan tenaga kerja yang berslope negatif tersebut ditunjukkan oleh DL.
Sedangkan kurve penawaran tenaga kerja adalah SL, dan tingkat upah
keseimbangan akan sama dengan tingkat keseimbangan penggunaan tenaga
kerja.
KEMISKINAN
Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan
dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan
kelompok masyarakat berpenghasilan rendahserta tingkat kemiskinan atau jumlah
orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar
dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.
Akan tetapi, sejarah menunjukan bahwa setelah 10 tahun berlalu pada tahun 1969, ternyata efek yang dimaksud itu mngkin tidak tepat untuk dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akhirnya, sebagai akibat dari strategi tersebut, pada dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an, sebelum krisis ekonomi, Indonsia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto yang relatif tinggi, tetapi tingkat kesenjangan juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak.
Akan tetapi, sejarah menunjukan bahwa setelah 10 tahun berlalu pada tahun 1969, ternyata efek yang dimaksud itu mngkin tidak tepat untuk dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akhirnya, sebagai akibat dari strategi tersebut, pada dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an, sebelum krisis ekonomi, Indonsia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto yang relatif tinggi, tetapi tingkat kesenjangan juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak.
Penyebab
Kemiskinan
Karena ciri dan keadaan masyarakat
dalam suatu daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi
dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah
Kebijakan dalam negeri seringkali
dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi
pendanaan
Ukuran
Kemiskinan
Kemiskinan Absolut
Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan
kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau
kebutuhan dasar ( basic need ).
Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :
a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan
kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau
kebutuhan dasar ( basic need ).
Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :
a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
Kemiskinan Relatif
Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup orang
kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin.
Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup orang
kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin.
Strategi
Dalam Mengurangi kemiskinan
Pembangunan Sektor Pertanian
Sektor pertanian memiliki peranan
penting di dalam pembangunan karena sektor
tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masayrakat di
pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali
teknologi disektor pertanian dan infrastruktur.
tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masayrakat di
pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali
teknologi disektor pertanian dan infrastruktur.
Pembangunan Sumber Daya manusia
Sumberdaya manusia merupakan investasi
insani yang memerlukan biaya yang
cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga
pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh
pemerintah.
cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga
pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh
pemerintah.
Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat
Mengingat LSM memiliki fleksibilitas
yang baik dilingkungan masyarakat
sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan
dan program pengentasan kemiskinan
sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan
dan program pengentasan kemiskinan
Faktor-faktor Penyebab kemiskinan
Ada beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung
maupun tidak langsung
maupun tidak langsung
Tingkat kemiskinan cukup banyak.
Mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan
output ( produktivitas tenaga kerja ).
Tingkat inflasi.
Tinggat Infestasi.
Alokasi serta kualitas sumber daya
alam.
Tingkat dan jenis pendidikan.
Etos kerja dan motivasi pekerja.
No comments:
Post a Comment